Politic dan cultural
capital dalam political developmentalism di Tanjung Pinang.
A.
Latar Belakang
Kekuasaan politik tidak terlepas dari struktur politik dan struktur
budaya dalam masyarakat. Struktur politik selalu memiliki nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi
oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Actor politik
dalam sebuah struktur politik yang tidak memiliki modal-modal kultural akan hilang
kekuasaan dan kharismastiknya dalam konstentasi politik melalui
partisipasi masyarakat. Kekuasaan actor politik yang demikian tidak akan mampu melakukan
pembangunan politik yang didukung oleh masyarakat. Sehingga pembangunan sering
kali hanya menjadi ajang dari berbagai jkepentingan yang bermain dalam berbagai
kebijakan yang mengatas namakan
Menurut Raymond Williams, kebudayaan bukanlah
sekadar bangunan karya-karya intelektual dan imajinatif; kebudayaan pun pada
dasarnya adalah seluruh pandangan hidup. Dalam penerapan hal praktis prinsip
yang dipakai oleh Williams memasukkan gagasannya tentang kebudayaan kedalam
institusi demokratis kolektif, dan yang terutama ia maksudkan adalah kepada
partai politik.[1]
Partai politik tidak lepas dari sistem politik
seperti yang dikatatakan Gabriel A. Almond dalam bukunya “Civic Culture”
bahwa sistem politik merupakan organisasi melalui masyarakat yang merumuskan
dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Maksud dari perkataannya bahwa
sistem politik melaksanakan perang atau malah mendorong perdamaian, memajukan
perdagangan internasional atau bahkan membatasinya, membuka diri demi
pertukaran argumen atau gagasan-gagasan atau mungkin juga malah menutup diri.
Sistem politik melaksanakan berbagai kegiatan yang ditunjukkan untuk meraih
tujuan-tujuan bersama yang telah dirumuskan.
Untuk mewujudukan sistem politik yang
diterangkan oleh Gabriel A. Almond, sistem politik memerlukan badan-badan dan
struktur-struktur yang bekerja dalam sistem politik seperti parlemen,
birokrasi, badan peradilan dan partai politik yang melaksanakan kegiatan dan
fungsi-fungsi tertentu. Pelaksanaan fungsi-fungsi inilah yang akan membuat
sistem politik akan bekerja dalam arti dapat merumuskan dan melaksanakan
kebijakan-kebijakan.[2]
Partai politik di Indonesia adalah suatu
kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai,
dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan
politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional
untuk melaksanakan program. Dinegara demokrasi partai relatif dapat menjalankan
fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi
warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan
memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa. Sebaliknya dinegara otoriter,
partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan
kehendak sang penguasa.[3]
Dinegara-negara berkembang keadaan politik
sangat berbeda satu sama lainnya, demikian pula keadaan partai politiknya yang
banyak sekali menunjukkan variasi. Pada umumnya partai politik juga diharapkan
untuk melaksanakan fungsi-fungsi seperti di negara-negara yang sudah mapan
politiknya. Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting
dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat
strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Pemerintah
berpendapat bahwa didalam membangun bangsa Indonesia memerlukan adanya
partai-partai politik karena partai politik dapat:
1. Membawa kejalan yang teratur semua aliran atau
faham yang hidup di masyarakat Indonesia.
2. Memperkuat perjuangan bangsa dalam
mempertahankan serta mengisi kemerdekaan bangsa yang diperoleh.
3. Ikut menjamin atau menjaga keamanan
masyarakat, dan
4. Mendidik rakyat atau masyarakat untuk
berkehidupan yang demokratik di dalam alam kemerdekaan.[4]
DiTanjung Pinang terdapat suatu politik dalam
partai yang membuat setiap individu percaya akan segala tanggung jawab yang
dibebaninya. Politik kultural dalam kota Tanjung Pinang memberikan suatu
penelitian yang menarik dan memberikan pengetahuan lebih dalam pembangunan
kota. Contoh nya dalam kurung waktu 2002-2013 bahwa Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) selalu menang dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA).
Dibandingkan dengan Partai lain yang sama-sama mempunyai nama besar dalam kancah
perpolitikan. Seperti pada orde baru yang mana nama Partai Golkar selalu
melesat tinggi dan selalu memberikan kemenangan.
Pada tahun 2002 di menangkan oleh pasangan
Suryatati A. Manan dan Wan Izhar Abdullah, kemudian tahun 2007 kemenangan lagi
bagi Suryatati akan tetapi dengan pasangan lain yaitu Edward Murshalli karena
sistem pemerintahan dan UU Nomor 32/2004 yang menyatakan bahwa pemerintahan
Daerah hanya memberik kesempatan selama dua periode sebagai kepala daerah maka
pada tahun 2007 Suryatati tidak dapat mencalonkan lagi. Akan tetapi, pengganti
Surytati masih dalam partai yang sama.
Tahun 2007 dilanjutkanlah kepemerintahan
kepada pasanagan H. Lis Darmasyah dan Syahrul.[5]
disini menunjukkan bahwa masyarakat percaya akan partai ini untuk membebani tanggung
jawab yang besar dalam pembangunan kota Tanjung Pinang. Partai Demokrasi
Perjuangan banyak sekali memberikan dampak yang cukup signifikan untuk membuat
masyarak dikota Tanjung Pinang percaya. Pendekatan kultural yang dilakukan oleh
elite politik dalam partai memberikan warna lain dalam pembangunan kota ini. Dari
pada itu permasalahan yang terjadi ini cukup menarik untuk dikaji lebih dalam
lagi. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menarik suatu judul tesis yang
berjudul “Politik Kultural di Dalam Pengembangan Politik kota Tanjung Pinang”.
B.
Rumusan Masalah
Dari pemaparan atas latar belakang yang
ditulis diatas maka dapat mengambil suatu rumusan masalah yakni :
1. Tindakan politik apa saja yang dilakukan oleh PDI-P sebagai actor melalui modal-modal kultural mampu memb/erikan
mempertahankan kekukasaan politik di kota Tanjung Pinang
2. Strategi apa saja yang dilakukan oleh actor politik (PDI-P) dalam
pembangunan politik
3. Kontribusi apa saja yang dilakukan oleh PDI-P dalam pembangunan
Tanjung Pinang
C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dari rumusan masalah, maka akan didapatkan
tujuan dalam penelitian ini yaitu :
1. Mengetahui kontribusi politik kultural dalam
pembangunan kota Tanjung Pinang
2. Mengetahui strategi yang dipakai Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam berkampanye untuk memperoleh suara
rakyat.
D.
Telaah Pustaka
Telaah pustaka adalah deskripsi ringkasan
tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah
yang diteliti sehingga tidak terdapat pengulangan atau duplikasi dari kajian
atau penelitian yang sudah ada. Agar
mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya serta autentik maka
penulis mencantumkan beberapa referensi yang berkaitan dengan tema yang penulis
teliti, dari banyak referensi itu diantaranya :
1.
Jurnal
yang dibuat oleh Dr.Subaidi yang bejudul Politik Kultural KH. Abdurrahman Wahid
dalam Demokratisasi yang ditulis pada tahun 2014. Didalam jurnal ini memuat
bentuk politik kultural yang dilakukan oleh KH. Abdurrahma Wahid dalam
membangun demokrasi di Indonesia.
E.
Kerangka Teoritik
Political
Culture
adalah orientasi budaya kelompok elite politik yang sangat menentukan orientasi
politik mereka sendiri dan orientasi politik masyarakat luas.[6]
Dalam jurnal yang ditulis oleh Dr. Subaidi mengatakan bahwa proses untuk
menjadi demokrasi memerlukan aktor yang memiliki kemampuan untuk memahami
segala dinamika sosial dan proses sistem budaya, nilai dan agama dalam
masyarakat menjadi pendorong.
Apabila dikaitkan dengan
permasalah yang ada maka aktor dalam partai memiliki kemampuan lebih yang
mengerti akan masyarakat yang akan dipimpinya dan mengetahui budaya yang berada
didalamnya. Untuk itu peran aktor mempengaruhi dalam pembangunan suatu kota. Masyarakat
akan cenderung memilih pemimpin yang lebih mengetahui semua yang diinginkan
masyarakat untuk tercapai nya keinginan masyarakat. Aktor dalam hal ini ada
partai politik, yang mana mempunyai pengetahuan lebih yang akan memberikan
pengaruh untuk masyarakat.
Partai politik setelah mengetahui
semua yang ada dalam masyarakat maka selanjutnya, memberikan informasi kepada
kandidat yang akan mencalonkan untuk menjadi kepala daerah. Kepala daerah yang
akan membuat visi dan misi dari hasil informasi yang diterima oleh partai
politik.
F.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang
menghasilkan data deskriptif melalui sumber data yang bersangkutan dengan
situsi yang sedang terjadi didalam masyarakat tentang politik kultural yang
terjadi dalam kota Tanjung Pinang. Penelitian deskriptif kualitatif memberikan
suatu data yang konkrit berdasarkan fakta dan pengaruh terhadap suatu kondisi
yang terjadi pada saat ini.
1.
Jenis
Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah studi pustaka (library research) yang mana penelitian ini menitik
beratkan melalui data-data yang diperoleh berdasarkan dari buku-buku yang
berkaitan dengan kasus ini. Agar dapat memberikan suatu pengetahuan dan
meneliti dengan berdasarkan teori-teori yang telah ada.
2.
Sifat
Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu sifat
penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan fakta
yang ditemukan serta menganalisis permasalahan yang ada dan menemukan korelasi
antara permasalahan yang ada dengan teori yang akan digunakan.
3.
Teknik
Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, dikarenakan tesis ini berbentuk
studi pustaka maka data yang banyak diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada
secara sistematis dan akurat untuk dapat memberikan informasi lebih dalam
penyusunan tesis ini. Teknik pengumpulan ini lebih efisien, karena data yang
didapatkan akan langsung dianalisis.
Setelah data yang diperoleh telah terkumpul dan sudah
cukup akurat maka analisis dengan menggunakan teori-teori yang ada dan
pendekatan dalam politik dilakukan. Hasil dari data yang diperoleh dan analisis
dengan menggunakan teori-teori politik yang ada menghasilkan suatu pengetahuan
yang baru.
G.
Sistematika Penulisan
Dalam menulis tesis ini diperlukan sistematika
penulisan agar penulisan tesis ini dapat mempermudah penulis. Oleh karena itu
dalam tesis ini terdapat lima BAB yang diuraikan sebagai berikut :
BAB I menjelaskan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka atau literature
review, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika
penulisan. Hal ini diperlukan untuk menjadi gambaran awal dalam penulisan tesis
ini.
BAB II menjelaskan tentang gambaran secara
umum tentang partai politik di Indonesia dan apa saja yang terdapat didalamnya
baik itu dalam perkembangan partai diIndonesia sejak pertama kali merdeka sampai
saat ini. Dalam bab ini menjelaskan semua yang ada dalam partai politik di
Indonesia.
BAB III memuat tentang gambaran umum yang ada
didalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di kota Tanjung Pinang.
Didalamnya terdapat pengertian umum, visi dan misi partai serta strategi yang
digunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam berkampanye
kepada masyarakat di kota Tanjung Pinang.
BAB IV adalah bab yang berisikan tentang
analisis yang diperoleh dari politik kultural yang dipakai Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P), strategi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) dan pandangan
masyarakat di Tanjung Pinang dan menerapkannya kedalam teori teori yang
dipakai.
BAB V berisikan tentang kesimpulan dan saran.
Bab ini merupakan bab penutup dalam penulisan tesis ini. Kesimpulan berisikan
jawaban yang terdapat dalam rumusan masalah yang ada di bab pertama.
H.
Daftar Pustaka
Beiharz, Peter, 2005, Teori-Teori Sosial; Obeservasi Kritis Terhadap
Para Filosof Terkemuka, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Budiarjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta,
Gramedia Pustaka Utama.
Kencana Syafiie, Inu, 2013, Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Bumi
Aksara.
Pandoyo, Toto, 1992, Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan
Undang-Undang Dasar 1945; Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi,
Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.
Subaidi, 2014,
Politik Kultural KH. Abdurrahman Wahid Dalam Demokratisasi,
Jurnal Ilmu Syri’ah dan Hukum, vol .48, No 1, Juni 2014, Yogyakarta.
[1] Peter Beiharz, Teori-Teori Sosial; Obeservasi Kritis Terhadap Para
Filosof Terkemuka, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005) hlm 377.
[2] Lihat di review buku Gabriel A. Almond “ Civic Culture; Political
Attitudes and Democracies in Five Nations” yang ditulis oleh Andanigita
tahun 2014.
[3] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia
Pustaka Utama, 2008), hlm 403-405.
[4] Toto Pandoyo, Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar
1945; Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi, (Yogyakarta,
Liberty Yogyakarta, 1992), hlm 93-94.
[5] Lihat di hasil quick count pilkada di kota Tanjung Pinang di situs http://data-daftar.blogspot.com/2015/10/kota-tanjungpinang-kepulauan-riau.html
pada tanggal 22 November 2015
[6] Subaidi, Politik Kultural KH. Abdurrahman Wahid Dalam Demokratisasi,
Jurnal Ilmu Syri’ah dan Hukum, vol .48, No 1, Juni 2014.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar